*TEORI DAN KONSEP PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK*

TEORI DAN KONSEP PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

PENGERTIAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

      Anggaran sektor publik merupakan instumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.

     Menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA), saat ini Governmental Accounting Standarts Board (GASB), definisi anggaran (budget) sebagai berikut: “…. Rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.”

     Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun juga jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang. Pemikiran strategis disetiap organisasi adalah proses dimana manajemen berfikir tentang pengintegrasian aktivitas organisasional ke arah tujuan yang beroerientasi kesasaran masa mendatang.

     Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi atau ekonomi eksternal, manajemen akan didorong untuk menyusun stategi. Pemikiran strategis manajemen, direalisasi dalam berbagai perencanaan, dan proses integrasi keseluruhan ini didukung prosedur penganggaran organisasi.

     Mardiasmo pada bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik (2002: 63-69) mengatakan anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:

- Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool)

     Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggran sektor publik dbuat uantuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

1. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapakan,

2. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan,

3. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disususun, dan

4. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

-Anggaran sebagai alat pengendalian

    Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan eksekutif. Pengendalian Anggran publik dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu:

1. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan,

2. Menghitung selisih anggaran,

3. Menemukan penyebab yang dapat dikendaliakan dan tida dapat dikendalikan atas satu varians.

-Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal

      Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan mrndorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehinnga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

-Anggaran sebagai alat politik

Anggaran digunakan untuk memutuskan perioritas-perioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik. Oleh karena pembuatan anggaran memerlukan political skill, coalition building, keahlian bernegoisasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik.

- Anggaran sebagai alat komonikasi dan koordinasi

Setiap unit kinerka pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu juga anggaran pulik berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif

- Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

 merupakan wujud komitmen dari eksekutif kepada legislatif. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapakan.

- Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efesien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

- Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran sektor publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka.

Indra Bastian dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik (2006: 164) menyebutkan fungsi anggaran pada sektor publik adalah sebagai berikut:

-Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja,

-Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang/ pedoman bagi pemerintah dalam mengelola untuk satu periode di masa yang akan mendatang,

-Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan,

-Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja,

-Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi,

-Anggaran merupakan instrumen politik,

-Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

TUJUAN DAN KARAKTERISTIK ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Anggaran mempunyai karakteristik:

• Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.

• Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.

• Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajeman untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

• Usulan angggarn ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebvih tinggi adri penyusunan anggaran.

• Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

PRINSIP DALAM ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Prinsip-prinsip didalam anggaran sektor publik meliputi:

 Otorisasi oleh legislatif.

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

 Komprehensif.

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.

 peraturan anggaran.

 penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum.

 Nondiscretionary Appropriation.

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif.

 periodik.

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan.

 Akurat.

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan in efisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya understimate pendapatan dan over estimate pengeluaran.

 Jelas.

Anggaran hendaknya sederhana, dapat difahami masyarakat dan tidak membingungkan.

 Diketahui publik.

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

PENDEKATAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

      Pendekatan penganggaran pada sektor publik sistem perencanaian anggaran publik berkembang dan bertumbuh sesuai dengan perkembangan manajemen sektor publik dan tuntutan yang muncul dalam masyarakat pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik pendekatan pendekatan tersebut adalah sebagai berikut :

1.Pendekatan tradisional .

      Aanggaran tradisional merupakanpendekatan tradisional anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang Adapun ciri-ciri anggaran dengan pendekatan tradisional yaitu

A.cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan inkrementalisme

B. struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item

C.cenderung sentralistis

D. bersifat spesifikasi tahunan

F.menggunakan prinsip-prinsip anggaran bruto

2 pendekatan new public management

      new public management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja bukan pada kebijakan Oleh karena itu bagian dari reformasi dari new public management adalah dengan kemunculannya manajemen berbasis kinerja .

      Fokus manajemen berbasis kinerja adalah pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang berorientasi pada pengukuran atau hasil bukan lagi sekadar pengukuran input atau output saja.

PENANGGARAN DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

    Standar pelayanan minimal atau spm tujuan penyusunan anggaran adalah untuk mendukung terkecil anggarannya penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat.

     ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar berhak diperoleh setiap warga secara minimal tertuang dalam standar pelayanan minimal spp menurut permendagri nomor 6 tahun 2007 pasal 4 .

     pelayanan Dasar adalah bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah dan memiliki karakteristik sebagai pelayanan yang sangat mendasar berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal ,dijamin tetap sediaannya oleh konstitusi dan konvensi internasional, didukung data dan informasi terbaru dan terlengkap , serta tidak menghasilkan keuntungan.

      materi SPM memiliki batas waktu pencapaian baik secara nasional maupun daerah jadi SPM merupakan bentuk dokumen teknis dari penyediaan pelayanan dasar sedangkan pelayanan dasar merupakan bagian dari urusan wajib pemerintah pada konteks pemerintah daerah rencana pencapaian SPM dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah